Segelintir negara dan segelintir perusahaan menguasai pangan dunia beserta aturan mainnya — dan negara pengimpor seperti Indonesia yang menanggung risikonya. Sebuah tinjauan dari hari ini, setelah krisis 2022 membuktikannya.
Pada akhir Februari 2022, Rusia menyerbu Ukraina. Dalam hitungan pekan, harga gandum dunia melonjak ke rekor tertinggi sepanjang sejarah — indeks harga pangan FAO mencatat angka tertinggi sejak mulai dihitung pada 1990. Dua negara yang sedang berperang itu, ternyata, memasok hampir sepertiga gandum dunia dan lebih dari separuh minyak bunga matahari. Tiba-tiba, “ketahanan pangan” berhenti menjadi istilah abstrak di ruang kuliah dan menjadi urusan harga di dapur banyak negara.
Peristiwa itu menegaskan satu hal yang sebenarnya sudah lama benar: pangan bukan sekadar komoditas, melainkan kuasa. Siapa yang menguasai pangan — dan aturan yang mengaturnya — memegang tuas yang bisa menekan negara lain. Tulisan ini menelusuri siapa saja yang memegang tuas itu: segelintir negara besar, segelintir perusahaan raksasa, dan seperangkat aturan dagang yang timpang. Lalu ia bertanya di mana posisi Indonesia dalam susunan itu.
I · Siapa yang Menanam Dunia
Bicara pangan global, tiga nama selalu muncul. Amerika Serikat adalah salah satu eksportir pertanian terbesar dunia; ladang jagung dan kedelai membentang di Midwest, gandum di dataran Kansas dan Dakota, sementara pemerintahnya mendorong “pertanian presisi” berbasis satelit dan drone untuk menggenjot hasil. Tiongkok, dengan 1,4 miliar penduduk tetapi lahan subur yang terbatas, menempuh jalan lain: membeli pangan dan lahan di luar negeri. Pada 2013, raksasa Tiongkok WH Group membeli Smithfield Foods, produsen daging babi terbesar Amerika, senilai sekitar 4,7 miliar dolar — satu dari sekian gelombang akuisisi pangan Tiongkok di berbagai benua. Tiongkok juga produsen budidaya perikanan terbesar di dunia.
Uni Eropa memilih melindungi. Lewat Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy/CAP) yang diluncurkan sejak 1962, Eropa menyubsidi petaninya dalam jumlah sangat besar — ratusan miliar euro tiap periode anggaran. Hasilnya produksi berlimpah, dan surplusnya diekspor. Masalahnya, surplus bersubsidi itu kerap dijual murah ke negara berkembang dan menjatuhkan produsen lokal di sana. Contoh yang sering dikutip adalah susu bubuk Eropa yang membanjiri Afrika Barat dengan harga jauh di bawah susu setempat, sampai peternak lokal kalah bersaing di pasar mereka sendiri.
II · Empat Huruf yang Mengatur Piring Dunia
Tetapi dominasi pangan bukan cuma soal negara. Di belakang layar, perdagangan biji-bijian dunia dikendalikan oleh segelintir perusahaan yang namanya jarang kita dengar. Mereka dikenal dengan singkatan “ABCD”: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Menurut berbagai perkiraan, keempatnya menguasai sekitar 70 hingga 90 persen dari perdagangan itu. Mereka tak punya merek yang kita kenali di rak toko, tetapi jangkauannya merentang dari ladang di Brasil dan Amerika sampai ke pasar keuangan tempat harga pangan ditentukan.
Empat perusahaan menguasai 70–90 persen perdagangan biji-bijian dunia — dan hampir tak terlihat.
Studi Oxfam & openDemocracy tentang pedagang “ABCD”
Betapa besar kuasa itu justru terlihat saat krisis. Pada 2022, ketika harga pangan meroket dan angka kelaparan dunia naik, Cargill — yang terbesar di antara mereka — mencatat rekor pendapatan sekitar 165 miliar dolar. Kelangkaan bagi banyak orang berarti keuntungan bagi segelintir. Dan inilah gambaran yang lebih akurat daripada teori konspirasi mana pun: bukan satu tangan gelap yang diam-diam mengatur pangan dunia, melainkan sebuah pemusatan kuasa yang legal, terbuka, dan justru karena itu sulit dilawan.
III · Aturan Main yang Timpang
Kuasa pangan juga hidup di dalam aturan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), penerus GATT, dibangun di atas gagasan liberalisasi: turunkan tarif, buka pasar, biarkan barang mengalir. Di atas kertas, itu adil bagi semua. Dalam praktik, negara dengan pertanian bersubsidi dan berteknologi tinggi — Amerika, Eropa — jauh lebih siap memanfaatkan pasar terbuka daripada negara berkembang yang petaninya bermodal kecil. Ketika negara maju menuntut negara berkembang membuka pasar, sambil tetap menyubsidi petani sendiri lewat mekanisme seperti CAP, “pasar bebas” berubah menjadi lapangan yang miring.
IV · Perkara Indonesia di Jenewa
Indonesia merasakan langsung sisi tajam aturan itu. Pemerintah selama ini membatasi impor pangan — daging sapi, produk hortikultura — lewat izin impor yang berbelit dan lewat aturan yang hanya mengizinkan impor bila pasokan dalam negeri dianggap kurang. Amerika Serikat dan Selandia Baru menggugat kebijakan itu ke WTO (sengketa DS477 dan DS478). Pada November 2017, Badan Banding WTO memutuskan Indonesia melanggar aturan, dan Indonesia harus merevisi belasan ketentuan impornya.
Yang menarik, sebagian kritik atas proteksi ini justru datang dari dalam negeri. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) berargumen bahwa membatasi impor atas nama swasembada sering kali tidak menolong petani. Sebab dua pertiga petani Indonesia sesungguhnya membeli lebih banyak pangan daripada yang mereka tanam — mereka pembeli pangan bersih. Ketika harga dijaga tetap mahal lewat pembatasan impor, yang paling diuntungkan bukan petani, melainkan para perantara di tengah rantai distribusi: penggilingan, pedagang besar, tengkulak. Di sinilah muncul perbedaan yang kerap kabur: swasembada (memproduksi semuanya sendiri) tidak sama dengan ketahanan pangan (memastikan semua orang bisa mengakses pangan yang cukup dan terjangkau). Mengejar yang pertama dengan segala cara justru bisa merusak yang kedua.
V · Ketika Pangan Jadi Senjata
Lalu datang 2022, dan tuas itu benar-benar ditarik. Dengan menyerbu Ukraina dan memblokade pelabuhan-pelabuhannya di Laut Hitam, Rusia menahan puluhan juta ton gandum yang seharusnya mengalir ke pasar dunia — termasuk ke negara-negara termiskin yang bergantung padanya. Rusia sendiri adalah pengekspor pupuk terbesar dunia, sehingga ia memegang dua tuas sekaligus: benih pangan dan pupuk untuk menanamnya. Butuh kesepakatan yang ditengahi PBB dan Turki — Black Sea Grain Initiative, Juli 2022 — untuk membuka kembali jalur itu. Setahun kemudian, pada Juli 2023, Rusia menarik diri dari kesepakatan, dan harga kembali bergejolak. Pangan, secara harfiah, dipakai sebagai senjata perang.
Tetapi jangan buru-buru mengira “penjahat”-nya selalu negara besar nun jauh di sana. Pada April 2022, di tengah krisis yang sama, Indonesia sendiri melakukan hal serupa dalam skala berbeda: melarang ekspor minyak sawit demi meredam harga minyak goreng di dalam negeri. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, larangan Indonesia langsung mengguncang pasar minyak nabati global. Pelajarannya jujur dan tidak nyaman: nasionalisme pangan bukan monopoli satu pihak. Setiap negara, begitu dapurnya terancam, cenderung menutup keran — dan yang paling menderita selalu pihak yang paling bergantung pada impor.
VI · Penutup
Di sinilah kerentanan Indonesia yang sebenarnya terlihat — dan ia jauh lebih membumi daripada dongeng tentang armada rahasia atau tangan asing yang mengendalikan segalanya. Indonesia nyaris tidak menanam gandum, padahal mi instan berbahan gandum sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi. Ia masih mengimpor sebagian daging, gula, dan bawang. Dan sistem pangannya menghadapi tekanan yang nyata: lahan pertanian menyusut menjadi kawasan industri, iklim yang makin sulit ditebak, petani kecil tanpa akses modal dan teknologi, serta logistik antarpulau yang mahal.
Jawaban atas kerentanan itu bukan menutup diri rapat-rapat, tetapi juga bukan membuka pasar tanpa syarat. Jawabannya ada di tengah: menaikkan produktivitas pertanian sendiri, sekaligus menyebar sumber impor agar tak bergantung pada satu pemasok; melindungi yang paling rentan dari gejolak harga; dan berunding dari posisi yang kuat, bukan pasrah. Sebab pelajaran paling dasar dari semua ini sederhana saja: siapa yang menguasai pangan, pada akhirnya, ikut menguasai manusia. Maka tugas sebuah bangsa bukanlah bermimpi menguasai pangan dunia, melainkan memastikan dirinya tidak mudah dikuasai lewat piring makannya sendiri.
Daftar Pustaka
- Dewan Uni Eropa (Consilium). (2023). How the Russian invasion of Ukraine has further aggravated the global food crisis. consilium.europa.eu
- East Asia Forum. (2022, 19 Mei). Indonesia’s palm oil export ban is a double-edged sword. eastasiaforum.org
- European Commission. The common agricultural policy at a glance. agriculture.ec.europa.eu
- NPR. (2022, 8 April). War in Ukraine sends global food prices surging to record high [data FAO Food Price Index]. npr.org
- openDemocracy. (2022, 28 Oktober). ABCD: How the grain giants have made a bonanza from hunger. opendemocracy.net
- Oxfam. (2012). Cereal secrets: The world’s largest grain traders and global agriculture. Oxford: Oxfam GB. oxfam.org
- Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017). Beefing up the stock: Policy reform to lower beef prices in Indonesia. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). cips-indonesia.org
- Share America. (2017). Petani AS menyediakan makanan untuk dunia [pertanian presisi]. U.S. Department of State. share.america.gov
- VOA Indonesia. (2018). Penuhi kebutuhan pangan, China incar lahan pertanian di luar negeri. voaindonesia.com
- World Trade Organization. (2017). Indonesia — Importation of horticultural products, animals and animal products (DS477, DS478): Appellate Body report. wto.org