Jawa dan Bali kerap disebut dua saudara, namun persaudaraan itu tidak pernah berjalan sederhana. Ada masa ketika keduanya bertaut lewat darah dan perkawinan politik, ada masa ketika Bali ditundukkan oleh ambisi ekspansi Majapahit, dan ada trauma eksodus yang melembagakan naluri bertahan hidup hingga Bali menolak disatukan secara fisik lewat jembatan. Inilah riwayat cinta dan benci yang ditenun oleh sejarah panjang: tentang kedekatan akar leluhur yang dirindukan, sekaligus kewaspadaan abadi terhadap bayang-bayang hegemoni Jawa Daratan.
Tulisan ini menelusuri hubungan Jawa–Bali sebagai dialektika “cinta dan benci”: kedekatan darah dan kebudayaan di satu sisi, serta riwayat penaklukan, trauma eksodus, dan kewaspadaan geopolitik di sisi lain. Sebagian kisah lama bersumber dari babad dan prasasti yang tafsirnya masih diperdebatkan; di bagian-bagian itu batas antara legenda dan fakta sejarah tetap dijaga. Tulisan ini juga menyentuh pergeseran Jawa dari Hindu ke Islam sebagai peristiwa sejarah yang krusial bagi pertahanan identitas Bali, bukan sebagai pemantik sentimen antar-umat.
Bagi orang Jawa modern, Bali sering terasa seperti “pulang ke rumah masa lalu”: di sanalah sisa peradaban Hindu-Jawa kuno yang telah lama hilang dari tanah asalnya justru dirawat hidup-hidup — dalam pura, aksara, tatanan adat, dan seninya. Namun bagi lanskap batin masyarakat Bali, Jawa Daratan bukan sekadar tanah leluhur. Ia adalah bayangan poros kekuatan raksasa yang riwayat penaklukannya menjadi tolak ukur nyata: bahwa Jawa Daratan selalu memiliki kapasitas militer dan politik untuk menundukkan wilayah sekitarnya, terlepas dari apa pun baju ideologi yang sedang dipakainya.
Kewaspadaan ini berlapis tebal. Di satu sisi, ada memori penduduk Bali asli (Bali Aga) yang kedaulatannya pernah dipatahkan oleh ekspansi Majapahit; di sisi lain, ada para elit keturunan Jawa Hindu (Wong Majapahit) yang kini memegang kendali kepemimpinan Bali, yang membawa trauma kekalahan dari tanah Jawa setelah imperium mereka runtuh oleh kekuatan baru Islam. Dari pengalaman kehilangan itulah lahir naluri pertahanan yang ketat: jika imperium sebesar Majapahit saja bisa disapu bersih di tanah asalnya, pulau kecil ini harus terus membentengi diri dari gelombang daratan barat. Untuk memahaminya, kita perlu mundur lebih dari seribu tahun ke belakang.
Saudara Tua: Ketika Jawa dan Bali Saling Menikahi
Jauh sebelum ada rasa curiga, hubungan Jawa dan Bali adalah hubungan kekerabatan. Sejak abad ke-10, kerajaan-kerajaan Bali di bawah Dinasti Warmadewa — yang jejaknya terekam dalam Prasasti Blanjong bertarikh 913 Masehi dengan nama Raja Sri Kesari Warmadewa — mulai menjalin ikatan dengan raja-raja di Jawa Timur, dari persahabatan sampai perkawinan.
Ikatan itu memuncak lewat sebuah pernikahan yang kelak menautkan dua pulau secara darah. Seorang putri Jawa Timur, Mahendradatta — keturunan Mpu Sindok, pendiri wangsa Isana — menikah dengan raja Bali, Udayana Warmadewa. Dari pasangan inilah lahir Airlangga: seorang pangeran yang lahir di Bali dari ibu Jawa dan ayah Bali, lalu menyeberang ke Jawa dan menjadi salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa Timur, penguasa Kahuripan. Airlangga adalah simbol paling murni dari kemesraan itu — tubuhnya sendiri adalah pertemuan Jawa dan Bali.
Pada masa ini, Bali banyak menyerap dari Jawa: aksara, sastra, konsep keagamaan, dan tata pemerintahan. Tetapi penyerapan itu berlangsung dalam kedudukan yang relatif setara — sebagai kerabat, bukan sebagai yang ditaklukkan. Inilah lapisan “cinta” yang paling tua, dan yang membuat orang Bali sampai hari ini memandang Jawa kuno bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kawitan — tanah asal leluhur.
1343: Ketika Gajah Mada Datang dengan Tipu Daya
Kemesraan antarpulau itu berubah drastis menjadi relasi dominasi pada abad ke-14. Ketika Majapahit bangkit di Jawa Timur dan Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa, Bali diposisikan bukan lagi sebagai mitra sejajar, melainkan sasaran ekspansi mandala kekuasaan Jawa. Kala itu, Bali diperintah oleh Kerajaan Bedahulu yang berakar pada tradisi Bali Aga di bawah pimpinan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, dengan benteng pertahanan tangguh yang dipimpin mahapatih legendaris Kebo Iwa serta panglima Pasung Grigis.
Ketangguhan militer Bedahulu membuat Majapahit sadar bahwa Bali mustahil ditundukkan hanya melalui benturan senjata terbuka. Babad dan catatan sejarah merekam siasat penaklukan yang berpijak pada tipu daya politik: Kebo Iwa diundang menyeberang ke tanah Jawa dengan dalih diplomasi persahabatan dan tawaran perkawinan politik, sebelum akhirnya dihabisi di sana.
Setelah benteng pertahanan terkuat itu runtuh, pada 1343 bala tentara Majapahit di bawah komando Gajah Mada dan panglima Adityawarman melancarkan serbuan militer besar-besaran. Raja Bedahulu beserta putranya gugur di medan laga, dan perlawanan Pasung Grigis pun akhirnya dipatahkan. Kitab Nagarakrtagama karya Mpu Prapanca mencatat peristiwa ini dengan sudut pandang pemenang yang keras: penguasa Bali dicap jahat dan dibinasakan oleh kedigdayaan angkatan perang Majapahit.
Di sinilah lahir dikotomi figur Gajah Mada: Bagi historiografi Jawa, ia adalah mahapatih agung pemersatu Nusantara; namun dalam memori kolektif Bali asli, ia adalah simbol mesin politik daratan yang merebut kedaulatan pulau mereka lewat muslihat kekuasaan.
Pascapenaklukan 1343, peta politik Bali dirombak total. Majapahit menanamkan dinasti baru dari Jawa — keluarga Kepakisan — untuk memerintah dari Samprangan hingga kemudian berpusat di Gelgel. Penaklukan ini mengubah status Bali dari kerabat darah yang otonom menjadi wilayah vasal, sekaligus mendesak kaum Bali Aga keluar dari panggung utama kekuasaan.
Peristiwa 1343 inilah yang menjadi preseden geopolitik paling awal: sebuah bukti nyata bahwa Jawa Daratan memiliki kapasitas militer, bobot massa, dan kelicikan siasat untuk menundukkan pulau tetangganya kapan pun ambisi kekuasaan itu digerakkan.
Runtuhnya Majapahit: Eksodus, Elit Baru, dan Pelembagaan Benteng Pertahanan
Di sinilah masuk lapisan paling mendasar yang kerap terlewat dalam membedah psikologi politik Jawa–Bali. Hubungan ini tidak pernah sesederhana cinta atau benci, melainkan kalkulasi pertahanan hidup dari peradaban yang terdesak. Sebab pada akhir riwayatnya, Majapahit yang dahulu menaklukkan Bali lewat kekuatan senjata justru menempatkan Bali sebagai benteng pelarian terakhir bagi para pewaris agamanya sendiri.
Memasuki akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, imperium Majapahit rapuh akibat perang saudara berkepanjangan dan terdesak oleh naiknya kekuatan politik Islam di pesisir utara Jawa. Ketika Daha—benteng terakhir sisa kekuasaan Majapahit—jatuh ke tangan Kesultanan Demak yang beragama Islam sekitar tahun 1527, gelombang eksodus besar-besaran tak terelakkan. Kaum bangsawan, pendeta brahmana, sastrawan, dan perajin Hindu yang menolak berpindah keyakinan berbondong-bondong meninggalkan tanah Jawa. Mereka melarikan diri dari gelombang Islamisasi yang sedang menyapu daratan asalnya; Bali dipilih bukan sebagai tanah asing, melainkan suaka tempat tatanan peradaban Hindu mereka bisa terus tegak berdiri—terlindung oleh benteng selat alami yang memisahkannya dari daratan Jawa.
Tokoh paling menentukan dalam transformasi ini adalah Dang Hyang Nirartha (Pedanda Sakti Wawu Rauh), pendeta agung yang tiba di Bali sekitar pertengahan abad ke-16. Disambut dengan takzim oleh penguasa Gelgel, Dalem Waturenggong, ia diangkat menjadi guru spiritual istana. Nirartha tidak hanya menata ulang tata teologi dan sistem pemujaan pura, tetapi juga merombak fondasi sosial keagamaan pulau tersebut secara fundamental.
Kedatangan rombongan Wong Majapahit ini membawa perubahan kekuasaan permanen. Kaum bangsawan (Arya) dan kaum pendeta (Brahmana) asal Jawa ini menempatkan diri sebagai kasta atas—lapisan Triwangsa—yang menguasai seluruh struktur birokrasi istana (puri), pranata keagamaan (griya), dan hukum adat. Sementara itu, penduduk asli Bali Aga kian tergeser dari gelanggang kekuasaan utama ke wilayah pedalaman dan pegunungan. Dengan kata lain, lanskap kebudayaan dan kepemimpinan Bali modern sebagian besar dibangun serta dikendalikan oleh elit pelarian asal Jawa yang menyelamatkan diri dari Islamisasi Jawa tersebut.
Di balik kemegahan tatanan baru itu, tersimpan trauma eksistensial yang dilembagakan. Elit baru yang berkuasa di Bali bukanlah korban penaklukan 1343, melainkan para mantan penguasa Jawa Hindu yang terusir oleh kekuatan Islam pada 1527. Mereka memegang memori pahit: bagaimana imperium sebesar dan seagung Majapahit bisa runtuh, tersapu, dan digantikan oleh tatanan Islam di tanah asalnya sendiri. Dari pengalaman kehilangan itulah lahir kalkulasi geopolitik yang dingin: jika pusat peradaban Hindu di Jawa saja bisa tumbang oleh gelombang Islam, pulau kecil ini niscaya akan mengalami nasib yang sama bila mesin kekuatan daratan barat yang kini telah menjadi Jawa Islam kembali diarahkan ke timur.
Sejak era Gelgel hingga abad-abad berikutnya, pemeliharaan ritual, penguatan tatanan kasta, dan benteng isolasi kultural Bali bukan sekadar laku spiritual, melainkan doktrin pertahanan politik (political survival) yang dirawat secara sadar oleh para elit keturunan Majapahit. Mereka memagari Bali dari pengaruh Jawa Daratan bukan atas dasar kebencian buta, melainkan atas dasar kewaspadaan nyata terhadap hegemoni Jawa Islam yang berpotensi menenggelamkan benteng perlindungan Hindu terakhir mereka.
Tiga Wajah Jawa dalam Memori Elit dan Rakyat Bali:
- Jawa Penakluk (1343): Bukti historis bahwa Jawa Daratan memiliki kapasitas militer dan kelicikan siasat untuk meruntuhkan kedaulatan pulau sekitarnya.
- Jawa Leluhur yang Terusir (1527): Asal-usul darah dan peradaban yang dimuliakan sebagai kawitan, sekaligus sumber trauma pelarian kaum Hindu dari gelombang Islamisasi Jawa.
- Jawa Islam Kontemporer: Realitas daratan Jawa yang kini mayoritas Muslim dan memegang kendali demografi serta politik nasional, yang terus diwaspadai agar tidak mengikis ruang otonomi dan eksistensi tatanan Hindu Bali.
Sisi Cinta: Kawitan, Ziarah, dan Saling Membutuhkan
Warisan itu membuat hubungan Jawa–Bali tidak pernah bisa benar-benar putus. Ada tiga bentuk “cinta” yang masih hidup sampai sekarang.
Penghormatan pada tanah leluhur. Umat Hindu Bali tidak memandang Jawa kuno sebagai musuh, melainkan sebagai kawitan. Sampai hari ini, banyak warga Bali melakukan tirtha yatra — ziarah spiritual — ke situs-situs candi kuno di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Candi Penataran di Blitar. Bagi mereka, berziarah ke Jawa adalah pulang ke akar.
Simbiosis ekonomi. Secara sangat praktis, kedua pulau saling bergantung. Bali membutuhkan Jawa sebagai pemasok utama kebutuhan pokok — beras, sayur, ternak, bahan bangunan — sementara Jawa (dan Indonesia) membutuhkan Bali sebagai etalase pariwisata internasional. Jutaan perantau dari Jawa mencari nafkah di Bali, dari sektor konstruksi hingga kuliner.
Akulturasi yang indah. Justru di Bali-lah budaya Hindu-Jawa kuno bertahan paling murni — sistem kasta, kalender, sastra kakawin, wayang, dan seni yang perlahan surut di tanah Jawa justru dipeluk, dirawat, dan dihidupkan di Bali sampai hari ini. Sejarawan Ramesh Chandra Majumdar bahkan menyebut Bali sebagai benteng terakhir kebudayaan dan peradaban Indo-Jawa. Karena itu, banyak orang Jawa modern merasakan nostalgia setiap kali ke Bali — seolah menengok wajah leluhurnya sendiri yang masih utuh. Cinta ini bersifat dua arah: Bali menjaga warisan Jawa, dan Jawa mengagumi Bali sebagai cermin masa lalunya.
Sisi Waspada: Lapisan Agama dan Jawa Daratan sebagai Hegemoni Nyata
Di balik kehangatan ziarah dan persaudaraan budaya, selalu ada lapisan kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar padam. Kewaspadaan ini tidak semata-mata dipicu oleh perbedaan identitas suku saat ini, melainkan berakar pada lapisan agama dan memori pertahanan diri.
Bagi masyarakat Bali, menjadi entitas mayoritas Hindu di tengah Indonesia—dan khususnya pulau Jawa—yang mayoritas Muslim melahirkan apa yang kerap disebut sebagai sindrom minoritas. Kecemasan ini menyambung langsung ke memori eksodus 1527: sebuah ketakutan bawah sadar bahwa dunia Hindu-Bali suatu saat bisa tergerus oleh hegemoni budaya nasional yang berpusat di Jawa Islam, persis seperti yang dahulu menimpa tanah leluhur mereka di Pulau Jawa bagian Timur (Tanah Adat Jawa).
Trauma sejarah itu mendadak menjadi sangat nyata dan berdarah pada era modern lewat Tragedi Bom Bali. Pada 12 Oktober 2002, ledakan dahsyat meremukkan kawasan wisata Kuta, menewaskan 202 korban jiwa, dan melumpuhkan denyut pariwisata yang menjadi urat nadi kehidupan pulau. Namun bagi lanskap batin orang Bali, luka yang paling perih bukan hanya hilangnya nyawa dan runtuhnya ekonomi, melainkan identitas para pelakunya: serangan mematikan itu dirancang dan dieksekusi oleh jaringan militan teror yang datang langsung dari seberang barat (Pulau Jawa)—seperti kelompok “Trio Lamongan” asal Jawa Timur dan Imam Samudra dari Banten (Dalam Kacamata Kebanyakan Orang Bali, Seluruh Pulau Jawa = Jawa).
Peristiwa ini menjadi titik balik psikologis yang sangat krusial. Di mata sebagian memori kolektif lokal, Bom Bali terasa seperti konfirmasi paling menyakitkan atas kekhawatiran tua mereka: bahwa ancaman nyata terhadap eksistensi dunia Hindu-Bali memang berwujud dan menyeberang dari daratan Jawa Islam.
Tentu perlu ditegaskan secara jernih: kewaspadaan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap umat Muslim secara personal. Para pelaku teror adalah kelompok ekstremis yang sama sekali tidak mewakili masyarakat Jawa maupun umat Islam pada umumnya. Dalam ritme keseharian, orang Bali dan para pendatang Muslim hidup rukun, berniaga, dan saling menopang hidup—bahkan Bali memiliki kantong-kantong perkampungan Muslim tua seperti di Pegayaman (Buleleng) yang telah berasimilasi dengan tradisi lokal selama berabad-abad. Yang dijaga mati-matian oleh masyarakat Bali bukanlah kebencian pada yang lain, melainkan naluri proteksi diri: sebuah ikhtiar agar identitas, ritual, dan tanah adat mereka tidak tergilas dan larut ke dalam arus mayoritas (Jawa daratan).
Sebagai respons atas akumulasi kecemasan tersebut, lahirlah gerakan Ajeg Bali. Gerakan kebudayaan ini merupakan upaya sadar untuk “menegakkan kembali” kemurnian dan daya tahan ke-Bali-an di hadapan gelombang modernisasi dan arus migrasi luar. Karena identitas Bali menyatu tanpa sekat dengan agama Hindu, antropolog memandang Ajeg Bali sebagai benteng pertahanan kultural: sebuah cara bagi masyarakat pulau ini untuk mendefinisikan batas-batas diri agar tidak tenggelam oleh tatanan nasional yang lebih besar.
Di era kontemporer, kekhawatiran eksistensial itu termanifestasi ke dalam isu-isu agraria dan demografi sehari-hari. Derasnya arus urbanisasi tenaga kerja dari Jawa, masifnya alih fungsi lahan sawah menjadi fasilitas komersial milik pemodal luar, hingga dominasi kepemilikan aset wisata oleh investor Jakarta sering kali memicu kecemasan “orang luar versus tanah adat”. Ketika tanah pura dan desa adat mulai terkepung oleh kepentingan luar, memori lama tentang Jawa sebagai kekuatan raksasa yang selalu datang mendominasi kembali berdenyut—mengingatkan Bali bahwa benteng pertahanan mereka harus terus dijaga setiap hari.
Realitas “Nak Jawa”: Ketika Luar Bali Berarti Jawa
Untuk memahami kedalaman kewaspadaan ini, kita perlu melihat bagaimana kategori “Jawa” bekerja dalam kesadaran sosiologis masyarakat Bali sehari-hari. Di tingkat akar rumput—terutama di kalangan warga lokal sepuh atau generasi tua—sebutan “Jawa” (Nak Jawa) telah bergeser dari sekadar penanda etnis biologis suku Jawa menjadi istilah payung (umbrella term) untuk menyebut sesama warga domestik luar pulau yang berciri fisik mirip dengan orang Jawa atau Bali, namun berada di luar tatanan adat Hindu-Bali.
Contoh nyata dari fenomena ini terekam dalam sebuah insiden cekcok viral antara seorang pemilik usaha jahit di Abiansemal, Badung, dengan pelanggannya. Dalam perselisihan tersebut, sang pemilik usaha melontarkan kekesalan dengan menyebut sang pelanggan sebagai “orang Jawa”, padahal sang pelanggan sesungguhnya adalah seorang perempuan asal Lombok (Suku Sasak). Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana di tingkat akar rumput, identitas kedaerahan dari luar pulau secara refleks disederhanakan ke dalam satu label: Jawa.
Fenomena sosiologis serupa berlaku bagi siapa pun pendatang domestik dari berbagai penjuru Nusantara—mulai dari Lombok (Sasak), Banten dan Jawa Barat (Sunda), Madura, Sumatra (Lampung, Palembang, Batak, Minang, Melayu, hingga Aceh), Kalimantan (Dayak, Banjar, dll), hingga Sulawesi (Bugis, Makassar, Minahasa, dll). Selama bukan wisatawan mancanegara berkulit putih (Bule) atau kelompok etnis timur yang sangat kontras secara fisik, batas sosial dalam persepsi biner harian terbagi tegas: orang dalam tatanan adat Hindu-Bali versus pendatang luar yang diwakili oleh kata payung Jawa.
Penyederhanaan ini mencerminkan konstruksi psikologis yang mengakar: bagi masyarakat pulau ini, dunia di luar pulau kerap diasosiasikan sebagai satu massa daratan raksasa yang berporos di barat. Sebutan “Jawa” akhirnya bukan lagi sekadar penanda suku tertentu, melainkan kode representasi bagi realitas “orang luar”—arus pendatang yang membawa sistem keyakinan, tatanan nilai, dan pola hidup berbeda yang dikhawatirkan dapat mengikis keunikan ruang hidup adat setempat.
Selat yang Tak Boleh Dijembatani
Tidak ada simbol yang lebih pas untuk merangkum seluruh dinamika cinta-benci dan benteng pertahanan ini selain satu penolakan konsisten yang bertahan selama puluhan tahun: penolakan terhadap rencana pembangunan Jembatan Selat Bali.
Ketika wacana jembatan penghubung daratan mengemuka, yang terbayang dalam memori kolektif lokal bukan sekadar akses infrastruktur transportasi, melainkan terbukanya pintu bendungan bagi meluapnya realitas massa luar—yang dalam bahasa lokal disederhanakan sebagai “Jawa” tadi—langsung ke ruang hidup dan tanah adat mereka.
Secara formal, penolakan pembangunan jembatan sering disandarkan pada isu pengendalian kriminalitas, lonjakan demografi yang tak terkontrol, dan perlindungan tata ruang adat pulau. Namun fondasi terdalamnya berpijak pada legitimasi spiritual dan mitologis. Tokoh adat dan lembaga keagamaan menyandarkan sikap ini pada sebuah bhisama yang dikaitkan dengan legenda Dang Hyang Sidhimantra di Pura Segara Rupek: sebuah titah sakral bahwa Pulau Jawa dan Bali tidak boleh dipersatukan secara fisik agar kesucian serta tatanan pulau para dewa tetap terjaga.
Sebuah selat sempit menjadi benteng penjaga jarak: Bali mau terhubung lewat pelabuhan kapal feri, kerja sama perdagangan, pariwisata, dan ziarah spiritual—tetapi menolak dilekatkan secara permanen. Dekat dalam ketergantungan hidup, namun tetap berjarak secara struktural.
Wacana pembangunan jembatan ini berulang kali dihidupkan oleh pemerintah pusat, dan setiap kali itu pula ditolak dengan tegas oleh Majelis Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), hingga pemerintah daerah Bali. Mempertahankan Selat Bali tetap berupa bentang laut terbuka adalah ikhtiar nyata bagi masyarakat Bali untuk memastikan benteng perlindungan terakhir peradaban mereka tidak melebur dan ditelan oleh arus daratan raksasa di seberang barat.
Penutup – Dua Saudara yang Terikat Takdir
Hubungan Jawa dan Bali pada akhirnya adalah pertalian dua saudara yang tidak pernah bisa benar-benar berpisah, namun menolak untuk melebur—terikat oleh darah (Airlangga), oleh preseden penaklukan (1343), oleh titipan suaka peradaban (eksodus Majapahit), serta oleh ketergantungan hidup sehari-hari.
Dalam memori kolektif masyarakat Bali, “Jawa” bukanlah satu entitas tunggal, melainkan lapisan sejarah yang saling bertumpuk:
- Jawa Penakluk (1343): Ketika Majapahit di bawah siasat Gajah Mada menundukkan Kerajaan Bedahulu. Peristiwa ini menanamkan patokan geopolitik yang tak terbantahkan: bahwa daratan Jawa memiliki kapasitas militer dan siasat nyata untuk menaklukkan pulau di seberang timurnya.
- Jawa Leluhur sekaligus Penguasa Baru (1527): Rombongan bangsawan dan pendeta Majapahit yang menyeberang pascajatuhnya Daha. Mereka melarikan diri dari gelombang Islamisasi, membawa tatanan keagamaan Hindu, membentuk kasta atas (Triwangsa), dan mengendalikan kepemimpinan Bali sembari menggeser posisi politik kaum Bali Aga ke pedalaman.
- Jawa Islam Kontemporer: Daratan Jawa pasca-Majapahit yang telah berganti keyakinan, memegang kendali mayoritas demografi dan politik nasional, serta diwaspadai dapat mengulang penaklukan serupa terhadap Bali—sebuah kecemasan purba yang di era modern sempat terkonfirmasi secara tragis lewat luka Bom Bali 2002.
Di sinilah letak ironi peradaban yang paling mendalam. Bali yang hari ini mati-matian membentengi diri dari Jawa sebagian besar adalah tatanan yang dibangun dan dipimpin oleh keturunan Jawa itu sendiri. Yang dijaga habis-habisan—pura, aksara, kasta, dan ritual agamanya—adalah warisan Jawa Hindu yang dahulu menaklukkan Bali, lalu mengungsi dan menyatu dengannya.
Maka ketika Bali menolak jembatan penghubung fisik, penolakan itu lahir dari memori sejarah yang dingin: jika dahulu daratan Jawa terbukti mampu menundukkan pulau ini lewat kekuatan senjata, kini daratan Jawa yang telah menjadi Jawa Islam dengan massa demografi yang jauh lebih raksasa akan sangat mudah menelan habis ruang perlindungan terakhir mereka.
Itulah dialektika cinta-benci yang paling rumit: Bali sejatinya tidak sedang berhadapan dengan orang asing. Ia sedang berhadapan dengan bagian dari masa lalunya sendiri di seberang barat—mencintai Jawa sebagai rahim leluhur (kawitan), mewaspadai Jawa sebagai kekuatan daratan raksasa yang sewaktu-waktu mampu menenggelamkan eksistensinya, dan memilih tetap merawat selat pemisah agar suaka terakhir peradaban ini tidak ikut larut dan hilang.
Daftar Pustaka
- Atmadja, N. B. (2010). Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi. Yogyakarta: LKiS.
- Detik.com. (2024). Cekcok Berujung Ucapan Rasis Penjahit di Bali ke Pelanggan Berakhir Damai. news.detik.com
- Goris, R. (1954). Prasasti Bali I & II. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia. (Sumber tentang Dinasti Warmadewa dan Prasasti Blanjong.)
- Historia.id. (2018). Majapahit Menaklukkan Bali. historia.id
- Historia.id. (2019). Antara Jawa dan Bali. historia.id
- Kompas.com. (2022). Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, dan Penyelesaian. denpasar.kompas.com
- Kompas.com. (2024). Duduk Perkara Penjahit di Bali Diduga Rasis ke Pelanggan, Berakhir Damai di Kantor Polisi. regional.kompas.com
- Majumdar, R. C. (1963). Ancient Indian Colonisation in South-East Asia. Baroda: Maharaja Sayajirao University of Baroda. (Rujukan untuk Bali sebagai benteng terakhir peradaban Indo-Jawa.)
- Mpu Prapanca. (1365). Kakawin Nagarakrtagama. (Sumber primer mengenai penaklukan Bali oleh Majapahit pada 1343.)
- Muljana, S. (2005). Tafsir Sejarah Nagarakretagama. Yogyakarta: LKiS.
- Munandar, A. A. (1999). Palebahan: Upaya Pemberian Makna pada Puri Bali Abad 14–19 M (Disertasi Doktor). Depok: Universitas Indonesia. (Kajian eksodus Majapahit dan kisah Dang Hyang Nirartha.)
- Munandar, A. A. (2010). Gajah Mada: Biografi Politik. Depok: Komunitas Bambu.
- Picard, M. (2006). Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reuter, T. (2002). Global Trends in Religion and the Reaffirmation of Hindu Identity in Bali. Dalam Inequality, Crisis and Social Change in Indonesia. London: Routledge.
- Tirto.id. (2019). Setelah Runtuh, Majapahit Eksodus ke Bali dan Jawa Tengah. tirto.id
- Vickers, A. (1989). Bali: A Paradise Created. Ringwood, Victoria: Penguin Books. (Sejarah pembentukan citra dan identitas Bali.)